Pemimpin Melek Gender adalah Jantung Peradaban

Mari kita mulai dengan sebuah realitas pahit, kebijakan publik itu tidak pernah netral. Sebuah trotoar yang dibangun tanpa memikirkan penerangan jalan, mungkin hanya masalah infrastruktur bagi laki-laki, tapi bagi perempuan, itu adalah soal hidup dan mati soal ancaman pelecehan seksual di malam hari.

Inilah mengapa memiliki pemimpin yang memiliki sensitivitas gender (melek gender) bukan sekadar urusan political correctness atau kosmetik politik agar terlihat progresif. Ini adalah soal efektivitas, keadilan, dan kelangsungan kualitas hidup masyarakatnya. Data berbicara keras, seperti pada laporan McKinsey Global Institute menyebutkan bahwa mempersempit kesenjangan gender dapat menambah hingga $12 triliun pada PDB global. Di level mikro, anggaran daerah yang responsif gender terbukti langsung menukik pada penurunan angka stunting dan kematian ibu melahirkan.

Namun, sensitivitas ini tidak bisa hanya menempel di kertas kebijakan. Ia harus hidup dalam napas perilaku sehari-hari dan karya sang pemimpin.

Teladan Melintasi Zaman sebagaimana cara Nabi Muhammad SAW Menghargai Perempuan. Jika ada yang menganggap sensitivitas gender adalah produk impor dari Barat, mereka mungkin lupa atau belum membaca utuh sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam masyarakat Arab abad ke-7 yang sangat patriarki di mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Nabi hadir mendobrak tatanan dengan perilaku dan kebijakan yang sangat revolusioner dan sensitif gender.

Dalam Karya dan Keputusan Politik kita Ingat Perjanjian Hudaibiyah. Ketika para sahabat menolak perintah Nabi untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban karena kecewa dengan isi perjanjian, Nabi masuk ke kemahnya dalam keadaan gundah. Siapa yang beliau mintai pendapat? Istrinya, Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan saran strategis: "Keluarlah, jangan bicara pada siapa pun, potong rambutmu dan sembelih kurbanmu." Nabi melakukan itu, dan seketika ribuan sahabat mengikutinya. Nabi tidak gengsi memakai strategi dari seorang perempuan untuk urusan politik dan krisis kepemimpinan.

Dalam Perilaku Sehari-hari, Aisyah RA pernah ditanya, "Apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Jawabannya meruntuhkan ego maskulinitas yang toksik, "Beliau membantu pekerjaan keluarganya (menyapu, menjahit bajunya, menambal sandalnya). Jika tiba waktu salat, beliau keluar untuk salat." (HR. Bukhari).

Nabi tidak merasa derajatnya sebagai pemimpin umat dan panglima perang turun karena mengerjakan pekerjaan domestik. Ini adalah pesan nyata bahwa  menghormati perempuan dimulai dari pembagian peran yang adil di ruang privat.

Efek Domino dan bahayanya Pemimpin Tuna Sensitivitas gender Suka melontarkan lelucon seksis, meremehkan cuti haid/melahirkan, atau menyusun kabinet/tim yang minim representasi perempuan?

Dampaknya bukan sekedar ketersinggungan sebuah karya di media sosial. Ini menciptakan efek domino yang destruktif pada pola pikir dan perilaku masyarakat.

Alasannya (Psikologi Sosial):
Masyarakat cenderung meniru figur otoritas (Social Learning Theory). Ketika seorang pemimpin menormalisasi objektifikasi perempuan atau menganggap remeh isu gender, ia secara tidak langsung memberikan "stempel sah" kepada masyarakatnya untuk melakukan hal yang sama. Bahasa dan sikap pemimpin adalah arah mata angin bagi birokrasi dan warganya.

Apa akibatnya jika tokoh pu lik atau pimpinan tidak memiliki Sensitivitas gender? 

Pertama, Normalisasi Kekerasan dan Pelecehan seperti lelucon seksis dari pejabat akan ditiru oleh aparat di bawahnya, hingga ke tingkat akar rumput. Akibatnya, ketika ada korban pelecehan yang melapor, aparat akan cenderung menyalahkan korban (victim-blaming).

Kedua, kebijakan yang Membunuh Pelan-pelan seperti pemimpin yang buta gender akan mengesahkan kebijakan yang merugikan. Misalnya, memotong anggaran kesehatan reproduksi, mengabaikan fasilitas laktasi di ruang publik, atau sistem transportasi yang tidak aman. Akibatnya? Angka kematian ibu naik, partisipasi angkatan kerja perempuan mandek, dan ekonomi melambat.

Ketiga, Pemiskinan Struktural masih ditemui program pengentasan kemiskinan sering luput melihat bahwa perempuan (terutama kepala keluarga perempuan) adalah kelompok paling rentan. Bantuan modal sering kali hanya menyasar "kepala keluarga" yang diasumsikan selalu laki-laki.

Apa yang Seharusnya dilakukan? Sensitivitas gender adalah indikator paling jujur dari empati seorang pemimpin. Pemimpin yang hebat seharusnya memahami bahwa laki-laki, perempuan, lansia, dan kelompok disabilitas memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda di ruang publik.

Mari kitu ukur, Pakah kebijakan Pemimpin wajib menerapkan Gender-Responsive Budgeting (Anggaran Responsif Gender). Setiap rupiah yang keluar harus diukur, apakah ini bermanfaat setara untuk laki-laki dan perempuan?

Perilaku Pemimpin harus menjaga lisan dan tindakannya. Nol toleransi terhadap karya yang bernada lelucon seksis, pelecehan, dan diskriminasi di lingkungan kerjanya.

Karya seorang pemimpin harus aktif mendorong representasi perempuan di meja pengambilan keputusan. Bukan sebagai pelengkap syarat, tapi sebagai pemikir yang setara.

Kita tidak butuh pemimpin yang sekadar beretorika memuliakan perempuan seperti "bidadari surga", tetapi di dunia nyata membiarkan mereka berdesakan di kereta tanpa rasa aman, atau terhambat karirnya karena memilih menjadi ibu. Kita butuh pemimpin yang mau mendengar saran strategis perempuan di masa krisis, dan memandang dan menghargai perempuan sebagai Mitra yang setara.

Bandung, 3 Juli 2026